Jateng-Infomuria.com-Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan para penjaga pintu air.
“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” ujar Luthfi, seusai menerima audiensi perwakilan dari penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di kantornya, Senin (19/5/2025).
Luthfi menyebut mereka sebagai ujung tombak sumber daya manusia dalam sistem irigasi, yang menopang swasembada pangan di daerah.
Adapun dalam audiensi, Gubernur Luthfi telah menduduki jajarannya yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, untuk mengurai benang merah yang diperlukan para penjaga pintu air, dalam waktu sepekan ke depan.
Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan memedomani peraturan yang ada.
“Saya mohon dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter- cover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegas Luthfi.
Menurutnya, hasil dari audiensi akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh dinas terkait. Khususnya, aspirasi meliputi status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.
“Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah, Muhammad Khundori, menyambut positif audiensi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap atensi Gubernur Ahmad Luthfi, khususnya terkait iuran BPJS dan status jaminan kepegawaian.
“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di Balai PSDA dan Tata Ruang,” kata Khundori.
Ia menambahkan, data jumlah penjaga pintu air yang dikirim mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun semua belum masuk ke database resmi. Para petugas pun berharap ada kejelasan status, termasuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK.
“Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini,” ujarnya.
Sumber : Humas Pemprov