KUDUS (INFOMURIA) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta pembangunan jembatan penghubung dan pemeliharaan akses jalan desa berperan penting dalam mendongkrak perekonomian daerah.
“Akses jalan desa memang banyak yang membutuhkan perhatian, sehingga adanya rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran pembangunan hingga tingkat desa bisa meningkatkan kualitas jalan desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana di Kudus, Jumat.
Menurut dia, masih banyak akses jalan desa yang perlu perbaikan sebagai akses utama warga dalam mendukung aktivitas harian, baik untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial keagamaan, maupun pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan anggaran desa saat ini membutuhkan suntikan dana, mengingat alokasi dana transfer ke pemerintah desa untuk pembangunan tahun 2026 tercatat sebesar Rp113,64 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp266,52 miliar.
Famny mengapresiasi program pemerintah dalam membangun jembatan penghubung di pelosok wilayah yang belum memiliki akses memadai, karena hal tersebut sangat memudahkan mobilitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan.
Pihaknya mencatat, Kabupaten Kudus yang terdiri dari 123 desa dan sembilan kelurahan telah mengusulkan 44 lokasi untuk pembangunan jembatan penghubung dengan berbagai jenis konstruksi.
“Jumlah usulan tersebut merupakan hasil seleksi dan verifikasi lapangan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomi, pendidikan dan sosial, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus,” ujarnya.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat terealisasi sepenuhnya, karena pembangunan jembatan di beberapa lokasi yang sudah berjalan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Famny menambahkan bahwa program pembangunan jembatan penghubung juga mampu menyerap tenaga kerja karena dikerjakan secara gotong-royong dengan melibatkan warga setempat.
“Jika benar ada tambahan anggaran, tentunya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan jalan desa maupun jalan usaha tani yang bisa dikerjakan dengan melibatkan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Terkait KDKMP, ia berharap program ini dapat menjembatani pelaku UMKM di desa untuk memasarkan produknya sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa meskipun infrastruktur desa sudah cukup memadai, masih terdapat kebutuhan akan sarana air bersih di beberapa wilayah, terutama saat musim kemarau.
“Di beberapa desa memang ada program pembangunan jaringan pipa air bersih ke rumah-rumah warga. Penambahan anggaran nantinya juga bisa diarahkan untuk melengkapi prasarana tersebut di desa yang membutuhkan,” ujarnya. (eko/red)