Amir
Jepara-Infomuria.com-Pemerintah Kabupaten Jepara akan memberlakukan kebijakan baru dalam sektor pendidikan dan pembangunan desa. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menekankan kunjungan wajib ke destinasi wisata lokal bagi siswa sebelum melakukan widyawisata (study tour) ke luar daerah. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan pembangunan desa dengan strategi terfokus dan musyawarah.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Wiwit ini, saat program “Ngantor di Desa” di Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, Selasa (10/6/2025). Acara ini menjadi forum utama untuk menyerap aspirasi dan menginventarisasi potensi wilayah.
Menurut Mas Wiwit, upaya ini menjadi langkah awal memperkuat literasi lokal dan menumbuhkan kecintaan terhadap potensi daerah. Sekolah-sekolah diminta menyisipkan kunjungan ke destinasi wisata lokal sebelum melakukan studi keluar daerah. “Kalau ingin studi keluar kota, harus mampir dulu ke destinasi wisata di wilayahnya,” ujarnya di hadapan warga dan tokoh masyarakat.
Dengan total siswa mencapai 300 ribu orang, kunjungan mereka diharapkan mampu meningkatkan kunjungan ke lokasi wisata serta mendorong perputaran ekonomi desa. “Bila 10 hingga 20 persen siswa mengunjungi destinasi lokal, akan terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah wisatawan lokal, yang turut berdampak pada geliat ekonomi desa,” tuturnya.
Pemkab Jepara, lanjutnya, akan menata infrastruktur pendukung di desa-desa. Fasilitas wisata akan dikembangkan secara terintegrasi agar tidak berdiri sendiri-sendiri. Menurut Mas Wiwit, desa unggulan akan mendapat dukungan penuh, sementara desa lain berperan sebagai pendukung.
Mas Wiwit mencontohkan Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan, sebagai salah satu destinasi edukasi potensial. Desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan mainan anak ini dinilai cocok menjadi tujuan utama wisata edukasi bagi pelajar sebelum mereka berangkat ke luar daerah.
Di sisi lain, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo juga menekankan pentingnya penetapan desa unggulan melalui musyawarah agar alokasi anggaran tidak atau sia-sia. “Tujuan kita dalam program ‘Ngantor di Desa’ ini adalah mengambil kesepakatan, desa mana dulu yang mau dikembangkan,” jelasnya.
Strategi ini bertujuan agar penganggaran fokus dan tidak menyebar, sehingga hasil pembangunan lebih nyata. Mas Wiwit mengajak para petinggi, Forkopimcam, dan tokoh masyarakat setempat untuk berdiskusi. Hasil diskusi ini akan menentukan prioritas pengembangan desa berbasis potensi dan kebutuhan lokal. “Kita fokuskan supaya itu jadi tidak muspro, maka fokus,” ujarnya.
Dalam menjalankan strategi ini, pemerintah daerah telah menunjuk Penanggung Jawab (PIC) di setiap kecamatan. Di Kecamatan Welahan, PIC yang akan memfasilitasi diskusi adalah Plt. Inspektur Moh. Khafid, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sridana Paminto, ditambah camat setempat. “Kita ingin desa tidak membangun sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi. Ketika ada persoalan, PIC bertanggung jawab. Nanti kita akan membantu mendorong kebijakan-kebijakan,” terangnya.
Pihaknya, juga siap membantu mendorong kebijakan ke tingkat provinsi atau pusat jika ada persoalan yang melampaui kapasitas daerah. Program “Ngantor di Desa”, ia nilai menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk mendengar keluhan masyarakat dan mengarahkan pembangunan secara efektif.
Sumber : Humas Pemkab