Rembang-Infomuria.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk segera memulai langkah konkret menurunkan angka kemiskinan pada triwulan pertama 2025. Hingga 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang tercatat mencapai 91,45 ribu jiwa atau 14,02 persen.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ dalam rapat koordinasi dan sosialisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rembang 2025-2029 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Senin (23/12).
Wakil Bupati, yang akrab disapa Gus Hanies, menegaskan bahwa validasi data kemiskinan menjadi langkah prioritas di awal tahun 2025. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
“Saya setuju kalau memang Kepala Bappeda mau sambang ke perangkat daerah sekaligus memfasilitasi data. Saya rasa itu ide yang cukup bagus dan tentu kita akan dukung itu,” ujarnya.
Gus Hanies juga optimis dapat mengejar target angka kemiskinan mendekati 0% pada 2045. Ia menilai kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan aksi penanganan kemiskinan yang lebih konkret mulai awal 2025.
“Paling tidak di triwulan pertama kita sudah mulai gas. Biasanya kalau pihak swasta itu kan belakangan, di akhir-akhir tahun baru mulai. Ini kita di awal tahun sudah mulai gas untuk membantu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Rembang Afan Martadi menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400.9.14/1909/2024, ada 15 desa yang menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, pada tahun 2025.
Desa-desa tersebut meliputi Karangasem (Kecamatan Bulu), Woro (Kecamatan Kragan), Bangunrejo (Kecamatan Pamotan), Tuyuhan (Kecamatan Pancur), Bancang (Kecamatan Sale), dan Glebeg (Kecamatan Sulang).
Selain itu, ada lima desa di Kecamatan Sedan, yakni Sidomulyo, Menoro, Mojosari, Candimulyo, dan Sidorejo. Di Kecamatan Sluke, desa yang masuk prioritas adalah Labuhan Kidul, Bendo, dan Manggar.
“Inilah nanti yang menjadi fokus kita dan sebagai tolok ukur dari sisi normatif. Karena tidak menutup kemungkinan kita harus mengintervensi secara masif di semua desa,” tutup Afan.
Sumber : humas pemkab