admin
Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menerima bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 melalui aspirasi DPRD Jateng. Dana sebesar Rp1,5 miliar tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana di delapan sekolah tingkat SD dan SMP, sebagaimana dilaporkan INFOMURIA, Rabu (24/6).
“Delapan sekolah yang menerima bantuan keuangan Provinsi Jateng tersebut, terdiri dari enam sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP),” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi.
Kedua SMP yang menerima bantuan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tunjungan dan SMP Negeri 2 Banjarejo. Masing-masing sekolah memperoleh anggaran sebesar Rp200 juta yang akan digunakan untuk pembangunan ruang komputer serta penambahan atau perbaikan ruang kelas.
Adapun enam SD yang menerima bantuan meliputi SD Negeri 2 Sukorejo, SD Negeri 2 Tambahrejo, SD Negeri Bradak, SD Negeri Karangtengah, SD Negeri 2 Nglebur, dan SD Negeri 2 Sarimulyo. Alokasi untuk SD Negeri 2 Nglebur sebesar Rp100 juta, sementara lima SD lainnya masing-masing menerima Rp200 juta.
“SD Negeri 2 Tambahrejo dan SD Negeri 2 Sukorejo rencananya untuk membangun ruang perpustakaan. Sedangkan sekolah lainnya digunakan untuk rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas sesuai kebutuhan masing-masing,” ujar Sandy.
Pada tahun 2025, Kabupaten Blora juga menerima bantuan serupa untuk 12 sekolah dengan total anggaran Rp1,3 miliar. Selain bantuan provinsi, sejumlah sekolah di Blora saat ini tengah mengikuti program revitalisasi dari pemerintah pusat yang telah memasuki tahap penandatanganan kontrak.
“Jumlahnya ada 11 TK, 14 SD, dan tiga SMP. Usulan tersebut diajukan langsung oleh sekolah, bukan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Dinas Pendidikan mencatat bahwa usulan pembangunan sekolah dapat berasal dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, maupun aspirasi legislatif melalui pokok pikiran (Pokir). Terkait program revitalisasi, pemerintah pusat hanya memprioritaskan 15 persen dari total usulan daerah berdasarkan tingkat urgensi kerusakan yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Di Blora terdapat sekitar 600 SD, 102 SMP, dan lebih dari 900 satuan TK/PAUD. Dari seluruh usulan, yang diprioritaskan hanya sekolah dengan tingkat kerusakan paling mendesak,” ujarnya.
“Verifikasi dilakukan berdasarkan data Dapodik, mulai dari kondisi kerusakan sedang hingga berat, sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan,” tambah Sandy. (khan/red)