Rembang-Infomuria.com-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten, DPRD, serta TNI-Polri di ruang rapat paripurna DPRD Rembang, Senin (1/9).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah isu daerah, mulai dari insentif pajak bagi pejabat, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), progres pembangunan 150 hari kerja, hingga transparansi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal itu, Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa pemberian insentif pajak sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 69 Tahun 2010.
“Secara prinsip tidak ada kenaikan tarif PBB-P2. Jika ada penambahan pajak, biasanya karena perubahan objek, misalnya lahan kosong yang dibangun rumah atau usaha. Kalau ada keberatan, bisa langsung dikomunikasikan dengan BPPKAD,” tegasnya.
Bupati juga memaparkan progres pembangunan sejak Maret–Agustus 2025, di antaranya perbaikan jalan rusak. Pada Perubahan Anggaran 2025, Pemkab Rembang memperoleh tambahan Rp100 miliar untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Anggaran ini akan dipakai untuk iuran BPJS Kesehatan, pelunasan tunjangan guru dan insentif tenaga kesehatan, pembangunan Pasar Hewan Pamotan, pemasangan LPJU, perbaikan jalan, sekolah, hingga pembangunan embung. Progresnya akan terlihat hingga Desember nanti,” jelas Harno.
Terkait BUMD, ia menegaskan akan melakukan evaluasi ketat agar seluruh perusahaan daerah sehat secara finansial pada 2026.
“Kalau masih ada yang tidak sehat, dalam setahun direksinya akan saya evaluasi. Contohnya PDAM, saya akan turun langsung karena kontribusinya belum optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PMII Rembang Zubairul Kamal mengapresiasi jawaban yang disampaikan Bupati dan menyatakan siap mengawal jalannya pembangunan hingga akhir tahun.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus wujud keterbukaan Pemkab, DPRD, dan aparat TNI-Polri dalam menyikapi isu-isu publik bersama masyarakat.
Sumber : Humas Pemkab