Amir
Jateng-Infomuria.com-Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menyelenggarakan program Hospital Based Specialist Education atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Program ini diharapkan mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di Indonesia.
Direktur RSUD dr Moewardi Surakarta, dr Zulfachmi Wahab, mengatakan selama ini pendidikan dokter spesialis hanya dilaksanakan oleh universitas. Melalui program hospital based, rumah sakit juga dapat menjadi penyelenggara pendidikan.
“Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini,” kata Zulfachmi saat The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Adapun tujuh rumah sakit milik Pemprov Jateng yang siap melaksanakan program tersebut yaitu:
- RSUD dr Moewardi (Surakarta)
- RSUD Prof. dr Margono Soekarjo (Banyumas)
- RSUD dr Rehatta (Jepara)
- RSJD dr Amino Gondohutomo (Semarang)
- RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta)
- RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten)
- RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Semarang)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, saat ini dua rumah sakit di Jateng sudah mulai menjalankan, yakni RSUD dr Moewardi di Surakarta dan RSUD Prof. dr Margono Soekarjo di Purwokerto.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya transformasi kesehatan agar masyarakat mendapat layanan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau. Ia mencontohkan layanan operasi jantung bypass yang kini sudah tersedia di 25 provinsi, dari sebelumnya hanya sembilan rumah sakit pada 2022.
Dalam konferensi tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan utama, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan layanan kesehatan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga dokter spesialis dapat segera teratasi, sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata.
Sumber : Humas Pemprov