Amir
Rembang-infomuria.com-Kabupaten Rembang belum masuk dalam daftar 100 daerah rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis, terutama berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan bangunan yang sesuai dengan ketentuan kementerian.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo, menyampaikan bahwa daerah-daerah yang ditetapkan dalam tahap pertama umumnya telah memiliki fasilitas milik kementerian, seperti balai rehabilitasi sosial atau panti, maupun aset milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dari segi luas dan kelayakan bangunan.
“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu yang menggunakan fasilitas milik kementerian seperti balai rehabilitasi atau panti-panti itu. Ditambah dengan pemda yang bisa menyediakan bangunan yang tidak terpakai dengan luasan memenuhi persyaratan. Sehingga dari kementerian tinggal merehab saja,” ungkap Prapto, Rabu (9/7/2025).
Pemerintah Kabupaten Rembang sebelumnya telah mengusulkan pemanfaatan bangunan milik Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Namun berdasarkan hasil survei dari Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial, bangunan tersebut belum memenuhi syarat.
“Karena banyak bangunan yang rusak, kemudian luasnya juga tidak memenuhi syarat. Bangunan lainnya tidak ada yang bisa digunakan untuk asrama, maka BLK Rembang tidak memenuhi syarat rintisan sekolah rakyat,” jelasnya.
Selain Rembang, sejumlah daerah lainnya di Indonesia juga mengalami hal serupa. Kendala seperti tipografi lahan yang tidak sesuai hingga kondisi tanah yang memerlukan penanganan khusus menjadi alasan belum lolosnya beberapa usulan.
“Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring terutama yang dari luar Jawa, kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” imbuhnya.
Meski belum berhasil pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Rembang tetap berkomitmen mendukung program nasional ini dan akan terus berupaya untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dinsos PPKB Kabupaten Rembang masih menunggu informasi pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kementerian Sosial.
“Kita masih menunggu, karena Kementerian masih menyelesaikan tahap pertama dulu. Kemudian nanti baru menyelesaikan tahap kedua. Setiap tahun rencananya dibangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang belum nantinya pasti akan diselesaikan,” pungkasnya.
Sumber : humas pemkab