Jepara-Infomuria.com-Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Jepara dilantik, Minggu (16/7/2023). Total ada 50 pengurus di periode 2023 — 2028 ini. Prosesi pelantikan serta pengukuhan ditandai dengan serah terima pataka.
Di bidang sekretariat DPK IKAPTK Ratib Zaini menjabat ketua, Edy Marwoto sekretaris, dan Florentina Budi Kurniawati sebagai bendahara. Adapun wakil ketua dipercayakan Hery Yulianto, R. Eko Sulistiyono wakil sekretaris, dan Nurmala Muji Wisudawati sebagai wakil bendahara.
Pelantikan itu dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi IKAPTK Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, di Pendopo Kartini Jepara. Sementara pengukuhan dilakukan oleh Penjabat Bupati Edy Supriyanta.Jepara
Edy mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap pengurus terlantik. Harapannya, dapat mengemban amanah dengan baik untuk ikut memajukan Jepara. “IKAPTK sebagai sebuah keluarga besar harus dapat menjaga tali silaturahmi, memperkuat soliditas dan sinergitas, serta menujukkan kiprah dan kontribusi terbaik bagi jalannya roda pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut dia minta agar terus berkontribusi dalam pemecahan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Sehingga dapat membantu percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, juga bisa menjadi teladan positif bagi aparatur sipil negara lainnya. “Tingkatkan kompetensi dan kapasitas diri, jaga kedisiplinan, profesionalitas, serta senantiasa adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika perkembangan,” tuturnya.
Sementara itu, Bergas Catursasi Penanggungan berpesan supaya pelantikan ini dijadikan momentum untuk memperkuat solidaritas, dan loyalitas. Termasuk menjaga integritas sesuai kapasitas dan profesionalisme. “Hal ini nanti akan menjaga kita dalam pengabdian sampai dengan selesai,” kata dia.
Susunan DPK IKAPTK Jepara terdapat jajaran dewan pembina yang diketuai oleh bupati. Sementara sebagai ketua dewan pengawas Diyar Susanto.
Kepengurusan ini juga dibantu kepengurusan bidang-bidang. Mulai dari bidang keanggotaan dan kaderisasi, bidang advokasi dan hukum, bidang sosial dan kesejahteraan anggota, hingga bidang kajian strategis pemerintahan.