Bungadesa Putaran Pertama Resmi Ditutup, Bupati Jepara Siapkan Evaluasi Menyeluruh

Jepara-Infomuria.com-Program Bupati Ngantor di Desa (Bungadesa) putaran pertama resmi berakhir di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kamis (24/7/2025). Momentum tersebut menandai selesainya kunjungan estafet Bupati bersama Wakil Bupati Jepara ke 16 kecamatan sejak inisiatif ini dimulai.

Bupati Jepara H. Witiarso Utomo mengungkapkan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menyusun konsep Bungadesa tahap selanjutnya. “Kita akan evaluasi dari kegiatan Ngantor di Desa ini seperti apa, acaranya seperti apa. Putaran kedua akan kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mas Wiwit, sapaan akrabnya, usai acara.

Ia menambahkan, konsep Bungadesa putaran kedua masih digodok dan akan diselaraskan dengan masukan DPRD. “Kita belum menemukan formulanya, nanti kita lihat dulu seperti apa konsepnya,” kata dia.

Khusus Kecamatan Tahunan dinilai memiliki potensi besar, khususnya sektor pariwisata terpadu. Selain destinasi pantai, kawasan ini juga dikenal dengan wisata budaya, religi, produk lokal dan industri mebel. “Petinggi-petingginya semangat semua. Mudah-mudahan ini menjadi hasil yang bagus ke depan,” tuturnya.

Dalam pengembangan wisata, Kecamatan Tahunan juga disiapkan sebagai bagian dari integrasi wisata desa. Wisata religi di Mantingan, pasar mebel di Tahunan, hingga kuliner dirancang saling terhubung. “Jadi tidak hanya ke pantai saja selesai, tapi bisa mengunjungi desa-desa wisata lainnya,” ujarnya.

Rencana revitalisasi juga mencakup warisan budaya lokal seperti Tongtek dan Perang Obor. Bupati telah menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuat kajian agar atraksi ini lebih menarik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor asal Korea untuk pengembangan wisata di Kecamatan Jepara, yakni Pantai Kartini dan Pantai Bandengan. “Saya ingin Pantai Kartini ada perubahan yang signifikan. Penataan harus lebih baik dan UMKM diberdayakan maksimal,” tandasnya.

Mas Wiwit menjelaskan alasan skema kerja sama dilakukan melalui pihak ketiga. Pemerintah daerah tidak didesain sebagai pengelola wisata berbasis profit, sehingga kolaborasi dengan swasta dinilai lebih efektif. “Kita akan mendapat manfaat maksimal untuk PAD, cost operasional juga turun karena beban perawatan dialihkan ke investor,” terangnya.

Tahun ini, pemerintah akan menyusun kajian kelayakan sebagai dasar penentuan nilai kerja sama dan retribusi. Jika diperlukan, regulasi seperti perbup atau perda akan disesuaikan mengikuti hasil kajian tersebut.

Sementara itu, minat investor luar negeri untuk berinvestasi di Jepara terus berdatangan. Selain Korea, calon investor dari Eropa juga menyatakan ketertarikan, terutama di sektor pelabuhan

Sumber : Humas Pemkab