Jateng-Infomuria.com-Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) penanggulangan bencana tahun 2024, di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Rabu (24/4/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Kementerian, BNPB, para gubernur, serta BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Nana Sudjana mengatakan, pada 2023 lalu kasus bencana di negara ini masih cukup tinggi meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk, kejadian bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim,” katanya, menyampaikan arahan Wakil Presiden.
Dalam hal penanganan kebencanaan, lanjut Nana, prinsip pencegahan harus lebih dikedepankan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara; yaitu pemetaan lokasi rawan bencana, dan meminimalisasi kejadian bencana.
Menurut Nana, model penanganan bencana tidak lagi menggunakan cara konvensional, tetapi lebih mengarah pada pengembangan teknologi dan inovasi. Banyak contoh pengembangan teknologi dan inovasi terkait pencegahan dan penanganan bencana.
Di Jawa Tengah misalnya, ada pengembangan teknologi pendeteksi dini kejadian bencana longsor. Teknologi tersebut dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD kabupaten. Bahkan, sudah dipraktikkan di tingkat desa di Kabupaten Banjarnegara.
“Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca atau dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), untuk cuaca ekstrem. Kemudian penanganan dengan water bombing juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran),” jelas Nana.
Selain pengembangan teknologi, penanganan bencana juga dapat dilakukan, dengan kembali menggalakkan penanaman dan perawatan pohon di lahan kritis. Selain itu, akan terus membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Masih banyak juga kabupaten/ kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tinggi.
Hal itu, imbuhnya, menuntut penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat, juga harus mampu mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sinilah setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya, guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” kata Ma’ruf.
Menurut wapres, upaya penurunan risiko bencana sudah sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.
Ma’ruf menekankan, tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif, harus dieksekusi secara sinergi, serentak, aman, dan akurat. Kolaborasi bersama lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana, juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana dalam negeri, perlu terus dioptimalkan,” tandasnya.
Sumber : Humas Pemkab