Amir
Jateng-Infomuria.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi terbaik peringkat I dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan tahun 2025.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Maruarar menyebut, Jawa Tengah dinilai unggul karena mengalokasikan anggaran perumahan terbesar, yakni 17.510 unit rumah pada 2025. Angka itu jauh di atas Provinsi Aceh yang berada di peringkat kedua dengan 3.114 unit, serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
“Pertumbuhan rumah subsidi di Jawa Tengah juga sangat besar. Melalui kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, banyak memfasilitasi penyediaan perumahan. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Gubernur,” kata Maruarar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan di bidang perumahan.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu unit. Ini membantu sekali masyarakat kita yang miskin ekstrem,” ujar Luthfi.
Ia menyebut, berdasarkan data akhir 2024, masih terdapat backlog perumahan di Jawa Tengah sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri dari backlog kelayakan 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Pada 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi, dengan rincian 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan ke desa, serta 510 unit rumah baru melalui bantuan sosial.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan menambahkan, capaian ini selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah.
“Total rumah yang sudah teridentifikasi tahun ini mencapai 26 ribu unit, terdiri atas 17.510 unit dari provinsi, 6.776 unit dari kabupaten/kota, dan 2.067 unit dari CSR perusahaan. Angka ini masih bisa berkembang karena banyak pemangku kepentingan yang ikut peduli,” jelasnya.
Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan backlog perumahan dengan meningkatkan alokasi setiap tahun melalui kerja kolaboratif bersama pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Sumber : Humas Pemkab