admin
Blora (INFOMURIA) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas, meskipun daerah mengalami pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang juga Ketua TAPD, menjelaskan bahwa meskipun menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan TKD, alokasi TPP ASN tetap menjadi fokus pembahasan. “TPP ASN ini tetap menjadi perhatian utama. Kami akan menghitung kembali alokasinya dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Bupati untuk dibahas bersama DPRD. Keputusan akhirnya tentu berada di beliau (Bupati) dan dewan,” ujarnya di Blora, Senin (3/11/2025).
Komang mengungkapkan bahwa total anggaran dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 untuk komponen TPP mencapai sekitar Rp300 miliar. Namun, angka ini tidak sepenuhnya untuk TPP ASN, melainkan sudah termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dananya berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung ke rekening para guru. “TPP ASN yang riil sekitar Rp78 miliar. Sementara angka Rp300 miliar itu termasuk TPG yang disalurkan langsung ke rekening para guru. Meski begitu, TPG tetap harus tercatat dalam APBD sebagai bagian dari pos rekening TPP dan belanja terkait lainnya,” jelasnya.
TAPD saat ini tengah menyesuaikan kondisi keuangan daerah pasca pemotongan TKD. Komang Gede Irawadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan kebijakan serta prioritas pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pengajuan proposal kegiatan agar dapat dibiayai melalui dana dari pemerintah pusat.
Pemotongan TKD berpotensi mempengaruhi sejumlah kegiatan OPD selama satu tahun anggaran. Untuk itu, efisiensi dan sinkronisasi program menjadi strategi krusial agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Kegiatan rutin masih bisa berjalan sepanjang tahun, dengan tetap mengutamakan efisiensi. Sedangkan kegiatan yang langsung menyentuh pelayanan masyarakat harus tetap dilaksanakan,” tegas Komang.
Pemkab Blora berkomitmen untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah penurunan transfer dana pusat. Prioritasnya adalah memperhatikan kesejahteraan ASN dan memastikan keberlanjutan pelayanan dasar kepada masyarakat.(sub/red)