Jepara-Infomuria.com-Warga di lokasi rawan bencana, diminta ikut menjaga segala sumber daya yang selama ini bermanfaat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Mereka juga diminta menjaga kelestarian alam demi mengurangi potensi bencana alam.
Permintaan itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko saat berbiacara selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. Dia menyampaikan hal tersebut di depan peserta pelatihan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana yang berlangsung di Balai Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan pada Senin (28/8/2023) pagi. Kegiatan yang diikuti relawan bencana alam dan warga Desa Kalipucang Wetan itu, dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif.
“Seperti di sekitar kita ini. Siapa yang bisa mencegah banjir? Tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya melihat tanggul yang retak, kita bisa berperan memperbaikinya. Kita juga harus menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras,” kata Edy Sujatmiko.
Di tengah musim kemarau yang rawan bencana kebakaran seperti saat ini, dia juga meminta warga mengantisipasi potensi bencana tersebut. Dengan begitu, tingkat kerawanan bencana dapat dikurangi.
Berdasar indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Jepara termasuk daerah berkategori “Kelas Risiko Sedang” dengan skor 122,27. Posisinya berada di peringkat ke-13 daerah paling rawan bencana di Indonesia. Indeks ini telah menurun dari tahun 2021 yang berada di uritan ke-10 dengan skor 135,11.
Terdapat tujuh jenis ancaman bencana yang patut diwaspadai. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi dan abrasi, serta kekeringan berada dalam risiko tinggi. Sedangkan gempa bumi, tanah longsor, dan cuaca ekstrem berada dalam risiko sedang.
“Desa Kalipucang Wetan ini termasuk daerah rawan bencana banjir dengan kelas ancaman sedang sampai tinggi,” kata dia.
Karenanya, BPBD Kabupaten Jepara perlu menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam pencegahan dan mitigasi bencana di desa ini.
Sumber : Humas Pemkab