admin
Blora, INFOMURIA – Semangat juang para pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora bersama para petani tebu dalam memperjuangkan nasib mereka yang saat ini sudah di ujung kebangkrutan tidak akan pernah padam.
Salah seorang pengurus APTRI, Anton Sudibdyo, telah menyampaikan penderitaan para petani tebu di Kabupaten Blora kepada Ketua Umum DPN HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, dan disaksikan Menteri Bappenas RI, Rachmat Pambudy, saat HUT ke-53 HKTI di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
Para petani tebu menaruh harapan besar agar persoalan yang telah menjadi musibah bagi mereka segera dapat diatasi oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Mereka meminta adanya pengecekan langsung ke pabrik gula PT GMM Blora untuk mengetahui realita sebenarnya, bukan hanya laporan yang bersifat ABS (Asal Bapak Senang).
Pada Rabu, 29 April 2026, rombongan pengurus APTRI dan petani tebu mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI di Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta. Mereka diterima oleh tim dari Kantor Wakil Presiden RI yang menangani “Lapor Mas Wapres”.
Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan kekeluargaan tersebut, seluruh anggota rombongan diberi kebebasan menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi.
Tim Lapor Mas Wapres, yang diwakili Bagus, Benny, dan Angela, menyatakan bahwa setiap hari menerima sekitar 50 laporan masyarakat dan akan segera menindaklanjuti. Pengadu dapat memantau status pengaduan melalui nomor WhatsApp khusus.
Perwakilan APTRI dan petani tebu yang hadir meliputi Sunoto, Anton Sudibdyo, Agus Joko Susilo, Khairul Anwar, Rara, dan Bambang Sulistya. Laporan yang disampaikan mencakup:
- Renovasi pabrik gula PT GMM Bulog agar segera dilaksanakan pada tahun 2026.
- Reformasi total terhadap internal manajemen PT GMM Bulog. Saat ini, karyawan tidak tetap telah dirumahkan dan karyawan tetap dipindah tugaskan, menyisakan hanya petugas keamanan di pabrik gula.
- Pabrik gula PT GMM Bulog tidak beroperasi pada musim giling 2026 karena dua boiler mengalami kerusakan berat sejak September 2025, menyebabkan penghentian giling tebu 2025 secara mendadak.
- Dampak penghentian giling 2025 menyebabkan kerugian bagi petani lebih dari Rp500 miliar.
- Komitmen Direktur Perum Bulog untuk membeli tebu petani dengan harga pemerintah tidak dipenuhi karena alasan belum ada dana. Lebih dari 30.000 petani tebu resah karena hasil panen mereka belum jelas akan dijual ke mana. Luas lahan tebu di Kabupaten Blora saat ini sekitar 8.000 Ha, dan panen dimulai pada Mei 2026.
- Pertanyaan mengenai siapa yang akan menanggung utang petani tebu akibat pabrik gula tidak bisa menggiling tebu pada tahun 2026, serta kemungkinan utang petani yang tebunya tidak bisa ditebang hingga berakhirnya giling 2025 bisa diputihkan.
- Permohonan kepada Wakil Presiden agar menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan pengecekan langsung ke Pabrik Gula PT GMM Bulog atau mengagendakan kunjungan kerja istimewa di Kabupaten Blora. Tujuannya adalah untuk mencari solusi atas penderitaan petani tebu yang telah berlangsung selama tujuh tahun akibat salah kelola oleh PT GMM Bulog.
Sebagai informasi tambahan, saat ini Pabrik Gula PT GMM Bulog gelap gulita di malam hari karena aliran listrik telah diputus. (eko/redaksi)