admin
Jepara, INFOMURIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Gedung Shima pada Jumat (12/12/2025). Pertemuan penting ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan kecamatan, relawan kebencanaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rakor ini merupakan langkah proaktif Pemkab Jepara dalam menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi selama musim penghujan, termasuk banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Tujuannya adalah untuk memastikan kesiapan yang optimal dalam mitigasi dan penanganan bencana.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar menekankan esensi kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Ia secara tegas menyatakan bahwa kesiapan personel, peralatan, dan sistem informasi harus senantiasa berada dalam kondisi prima.
“Kesiapsiagaan harus dimulai dari perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, dan respon cepat di lapangan. Semua pihak harus berada pada satu frekuensi,” ujar M. Ibnu Hajar, menegaskan pentingnya sinergi. Ia menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah.
“Saya berharap dengan koordinasi lintas sektor, kita dapat menekan risiko dan melindungi masyarakat Jepara dari dampak bencana hidrometeorologi,” harap Ibnu Hajar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ary Bachtiar menguraikan bahwa selain fokus pada kesiapsiagaan bencana, Rakor juga membahas kondusifitas wilayah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, pengendalian inflasi serta ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan BBM menjadi perhatian utama.
“Kepada kepala daerah terkait, saya minta pantau harga dan ketersediaan kepokmas di masyarakat,” perintah Ary Bachtiar.
Sebagai hasil dari Rakor, disepakati empat langkah prioritas yang akan segera dioptimalkan. Pertama, penguatan sistem peringatan dini hingga ke tingkat RT/RW. Kedua, optimalisasi sarana dan prasarana kedaruratan. Ketiga, peningkatan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Keempat, pengaktifan program edukasi kebencanaan dan simulasi evakuasi yang berbasis masyarakat. (hms)