admin
KUDUS, 9 September 2025 – DPRD Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak perekonomian desa. Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, saat menjadi narasumber dalam Rapat Pembinaan dan Temu Mitra BUMDes Tahun 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus di Aula Natasangin.
Dalam paparannya yang bertema “Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes”, Valerie menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara sinergis dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk memperkuat keberadaan BUMDes.
“DPRD tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi, tetapi juga memastikan adanya dukungan anggaran serta melakukan pengawasan agar BUMDes benar-benar mampu memberikan manfaat bagi desa. Melalui sinergi ini, BUMDes bisa menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Valerie.
Menurutnya, BUMDes bukan hanya wadah usaha desa, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung program pemerintah, termasuk swasembada pangan.
“BUMDes harus berani fokus pada produksi pangan berbasis potensi lokal desa, seperti cabai, telur, atau komoditas lain. Fokus pada produksi, bukan sekadar perdagangan akan memberikan dampak nyata bagi kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Valerie juga menekankan pentingnya tata kelola yang profesional. Audit, monitoring, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala, disertai pelaporan keuangan yang transparan.
“Kami di Komisi A akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes harus dikelola secara profesional dan transparan agar benar-benar mampu menjadi pilar ekonomi desa. DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan serta dukungan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Ia menilai, peran desa dalam membangun kemandirian ekonomi semakin strategis. Karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan, pendampingan teknis, dan kemitraan usaha menjadi kunci.
“Desa adalah benteng pertahanan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Jika desa kuat, maka negara pun akan kuat,” pungkas Valerie (red)